Urusan Pajak Bisa Dikuasakan, Inilah Ketentuan Wakil dan Kuasa Wajib Pajak


Demi kelancaran dan pemahaman yang baik mengenai perpajakan, idealnya semua Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban perpajakannya. Karena tujuan tersebut ternyata banyak kendala, pada praktiknya, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kelonggaran dan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk meminta pihak lain yang memahami masalah perpajakan sebagai kuasa Wajib Pajak untuk dan atas namanya membantu Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan.

Keringanan yang didapatkan Ditjen Pajak ini tidak dapat dipukul rata oleh Harus Pajak dalam pilih pihak yang di beri kuasa untuk menolong menggerakkan hak serta keharusan perpajakan Harus Pajak. Sayangnya, banyak Harus Pajak yg tidak ketahui ketetapan serta prasyarat supaya seorang dapat ditunjuk jadi kuasa Harus Pajak hingga kerapkali menunjuk wakil atau kuasanya dengan sembarang orang.

Oleh karenanya, penjelasan mengenai ketetapan serta prasyarat seseorang kuasa Harus Pajak di bawah ini mungkin saja bahan rujukan Harus Pajak.

Ketetapan Wakil serta Prasyarat Kuasa Harus Pajak

Ketetapan tentang wakil serta prasyarat kuasa harus pajak sudah ditata dalam UU No. 28 Th. 2007 mengenai Ketetapan Umum serta Tata Langkah Perpajakan. Dalam undang-undang itu, ada satu pasal yang mengulas mengenai wakil serta kuasa Harus Pajak, yakni Pasal 32 ayat 1 serta 2 dan Pasal 33.
Cuplikan dalam Pasal 32

Ayat 1

Dalam menggerakkan keharusan sesuai sama ketetapan ketentuan atau perundang-undangan perpajakan, Harus Pajak dapat diwakili dalam soal :

– tubuh oleh pengurus ;
– tubuh yang dinyatakan pailit oleh kurator ;
– tubuh dalam pembubaran oleh orang atau tubuh yang ditugasi untuk lakukan pemberesan ;
– tubuh dalam likuidasi oleh likuidator ;
– satu warisan yang belum juga terdiri oleh salah seseorang pakar warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurusi harta peninggalannya ; atau
– anak yang belum juga dewasa atau orang yang ada dalam pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Ayat 2

Wakil seperti disebut pada ayat 1 bertanggungjawab dengan pribadi serta/atau dengan renteng atas pembayaran pajak yang terutang, terkecuali jika bisa menunjukkan serta memberikan keyakinan Direktur Jenderal Pajak kalau mereka dalam kedudukannya betul-betul mustahil untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang itu.

Keterangan atas Ayat 1 serta 2

Pengurus perusahaan adalah orang yang beberapa riil memiliki wewenang dalam memastikan kebijakan serta/atau memutuskan dalam rencana menggerakkan aktivitas perusahaan, umpamanya berwenang di tandatangani kontrak dengan pihak ke-3, di tandatangani check, dsb meskipun orang itu tidak terdaftar namanya dalam susunan pengurus yang tercantum dalam akta pendirian maupun akta perubahan, termasuk juga dalam artian pengurus. Ketetapan ini berlaku juga untuk komisaris serta pemegang saham sebagian besar atau pengendali. Sumber: siamplop.net

Leave a Reply